Konstruksi LRT Velodrome-Manggarai Resmi Dimulai

Konstruksi LRT Velodrome-Manggarai – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meresmikan dimulainya pekerjaan konstruksi proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai, di Stasiun LRT Velodrome, Senin (30/10). Peresmian proyek LRT Fase 1 B ditandai dengan prosesi peletakan batu pertama (groundbraking) oleh kedua penjabat pemerintah tersebut.

“Arahannya untuk pembangunan LRT Fase 1B rute Velodrome-Manggarai ini harus berkualitas dan bagus,” kata Heru usai prosesi di Stasiun LRT Veledrome, Rawamangun, Pulo Gadung, Jakarta Timur (30/10).

Dalam sambutannya, Heru menjelaskan LRT Fase 1B ini memiliki panjang trase 6,4 kilometer dan memiliki lima stasiun sicbo online live pemberhentian, yakni Stasiun Pemuda, Stasiun BPKP, Stasiun Pasar Pramuka, Stasiun Matraman dan Stasiun Manggarai.

Sedangkan LRT Jakarta trase Pegangsaan Dua-Velodrome memiliki enam stasiun dengan panjang 5,2 kilometer. Jika fase 1B (Velodrome-Manggarai) telah dibangun, LRT Jakarta akan memiliki 11 stasiun di sepanjang rute 12,2 kilometer dengan waktu tempuh selama 26 menit.

“Fase 1A yang telah terbangun memiliki enam stasiun dengan rincian Stasiun Pegangsaan Dua, Stasiun Boulevard Utara, Stasiun Boulevard Selatan, Stasiun Pulomas, Stasiun Equestrian serta Stasiun Velodrome yang barusan kita naiki dari Pegangsaan Dua,” jelas Heru.

Heru pun mengucapkan terima kasih kepada Menhub Budi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia dan seluruh jajarannya karena pekerjaan LRT Fase 1B ini bisa dilaksanakan.

“Target proyek LRT Velodrome-Pramuka selesai pada 2024, sedangkan sampai Manggarai segera tuntas pada 2026,” ucap Heru.

Jokowi Ingin Satu Badan Integrasikan Transportasi Jabodetabek

Luhut Targetkan Groundbreaking LRT Bali Awal 2024

Jadi Model

Mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) Budi Karya Sumadi mengatakan, Jakarta adalah satu kota yang menjadi satu kota model di berbagai kota di Indonesia.

“Niatan baik dari pemda ini sangat diapresiasi karena dengan adanya anggaran dari pemda sendiri inisiasi dari Pemda DKI sendiri menghasilkan angkutan perkotaan akan menjadi contoh bagi provinsi yang lain,” ucapnya.

Ia mengatakan, sesuai amanat Presiden Jokowi bahwa tujuan pembangunan angkutan massal, selain untuk menurunkan kemacetan juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti MRT, KRL hingga kereta cepat.

“Kami juga melihat, apa yang akan dilakukan nanti tentu menurunkan kemacetan. Meningkatkan tenaga kerja dan ekonomi. Kami tadi berbincang bahwa dengan adanya ini nanti sampai ke Manggarai integrasi dengan MRT, LRT, KRL bahkan kereta cepat itu terintegrasi lebih baik,” ujar Menhub.

Ia mengatakan pembangunan angkutan massal memang dilakukan tahap demi tahap. Namun, ia juga menekankan, harus ada keseriusan dari pemerintah daerah untuk mendukung adanya angkutan massal. Hal tersebut, kata dia, sudah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, meski jabatannya hanya satu tahu tahun.

“Kami lakukan bertahap tetapi pak gubernur tidak akan menyia-nyiakan jabatan satu tahun harus menyelesaikan satu tahap, kita harus tepuk tangan untuk Pak Gubernur karena berapa tahun pun kalau tidak ada niatan itu tidak akan terjadi. Kita ingat pada saat MRT sudah belasan tahun tidak pernah dimulai saat Presiden Jokowi itu dimulai,” tuturnya.

Oleh karena itu, Menhub pun meminta masyarakat dapat berpindah ke angkutan massal. Selain untuk mengurangi kemacetan, juga untuk menurunkan polusi udara.

“Saya sekali lagi mengapresiasi dan mengimbau masyarakat untuk pindah ke angkutan massal karena dengan itu tentu lingkungan baik dan juga kemacetan bahkan kerugian secara finansial itu akan hilang,” kata Menhub.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Bina Marga DKI Heru Suwondo, Kepala Satpol PP DKI Arifin, dan Kepala BP BUMD DKI Nasruddin Djoko. Lalu Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Welfizon Yuza, dan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta lainnya.

Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (RAPBD-P) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, PT Jakarta Propertindo (JakPro) mendapatkan anggaran untuk pengerjaan proyek LRT Jakarta Fase 1B rute Velodorome-Manggarai sekitar Rp2,4 triliun.

Sebelumnya, Syafrin Liputo mengatakan, proses pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 1B rute Velodorome-Manggarai dikerjakan selama 36 bulan atau tiga tahun.

“Konstruksi akan dilakukan selama 36 bulan,” kata Syafrin Sesuai rencana awal, sejatinya, pembangunan fisik proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Fase 1B rute Velodrome-Manggarai mulai dilakukan paling lambat awal Oktober 2023. Artinya, dimulainya konstruksi saat ini, mengalami keterlambatan sekitar satu bulan dari rencana.

OJK: Saham Infrastruktur dan Healthcare Masih Menguat di Oktober

Saham Infrastruktur dan Healthcare – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatatkan bahwa pasar saham Indonesia sampai dengan 27 Oktober 2023, melemah sebesar 2,61% mtd ke level 6.758,79, dengan non-resident mencatatkan outflow sebesar Rp6,37 triliun mtd.

Kendati melemah, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi mengungkapkan, beberapa sektor di IHSG pada Oktober 2023 masih menguat.

“Beberapa sektor di IHSG pada Oktober 2023 masih menguat di antaranya sektor infrastruktur dan sektor healthcare,” kata Inarno dalam konferensi pers, Senin (30/10).

Inarno melanjutkan, secara ytd, IHSG tercatat melemah tipis sebesar 1,34% dengan non-resident membukukan net sell sebesar Rp11,61 triliun.

Di sisi likuiditas transaksi, rata-rata nilai transaksi pasar saham di Oktober 2023 turun menjadi Rp10,32 triliun mtd dan secara ytd sebesar Rp10,47 triliun.

Saham Infrastruktur dan Healthcare

Sejalan dengan pergerakan global, pasar SBN per 26 Oktober 2023 membukukan outflow investor asing sebesar Rp13,63 triliun mtd, sehingga mendorong kenaikan yield SBN rata-rata sebesar 40,86 bps mtd di seluruh tenor.

“Secara ytd, yield SBN naik rata-rata sebesar 25,48 bps di seluruh tenor dengan non-resident mencatatkan net buy sebesar Rp47,19 triliun ytd,” imbuhnya.

Baca Juga: Rapot Merah Warnai Data Perdatangan Bursa Saham Sepekan

Di pasar obligasi, sambung Inarno, indeks pasar obligasi ICBI pada 27 Oktober 2023 melemah 1,38% mtd, namun secara ytd masih menguat 4,45% ke level 360,12.

Untuk pasar obligasi korporasi, aliran dana keluar investor non-resident tercatat roulette online sebesar Rp842,83 miliar mtd, dan secara ytd masih tercatat outflow Rp1,67 triliun.

Di industri pengelolaan investasi, nilai Asset Under Management (AUM) pengelolaan investasi per 25 Oktober 2023 tercatat sebesar Rp824,24 triliun atau turun 0,40% ytd, dengan Nilai Aktiva Bersih (NAB) reksa dana tercatat sebesar Rp499,54 triliun atau turun 1,33% (mtd).

Namun, investor Reksa Dana masih membukukan net subscription sebesar Rp5,18 triliun (mtd). Secara ytd, NAB meningkat 1,05% dan tercatat net subscription sebesar Rp13,12 triliun.

Penghimpunan dana di pasar modal masih tinggi, yaitu tercatat sebesar Rp204,14 triliun dengan emiten baru tercatat sebanyak 68 emiten hingga 27 Oktober 2023.

“Penghimpunan dana per Oktober ini telah memenuhi capaian target di tahun 2023,” terangnya.

Potensi IPO dan Bursa Karbon

Sementara itu, Inarno menyebutkan, pipeline Penawaran Umum masih terdapat 97 dengan perkiraan nilai indikatif sebesar Rp54,48 triliun yang di antaranya merupakan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan.

Sedangkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF) yang merupakan alternatif pendanaan bagi UKM, hingga 27 Oktober 2023 telah terdapat 16 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 467 Penerbit, 164.210 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp1,01 triliun.

Sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023, hingga 27 Oktober 2023, tercatat 24 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 464.843 tCO2e dan akumulasi nilai sebesar Rp29,45 miliar. Rinciannya, 31,78% di Pasar Reguler, 5,48% di Pasar Negosiasi dan 62,74% di Pasar Lelang.

Sejak diluncurkan pada tanggal 26 September 2023, hingga 27 Oktober 2023, tercatat 24 pengguna jasa yang mendapatkan izin dengan total volume sebesar 464.843 tCO2e (ton setara CO2) dan akumulasi nilai sebesar Rp29,45 miliar, dengan rincian 31,78% di Pasar Reguler, 5,48% di Pasar Negosiasi dan 62,74% di Pasar Lelang.

“Ke depan, potensi bursa karbon masih sangat besar mempertimbangkan terdapat 3.180 pendaftar yang tercatat di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dan tingginya potensi unit karbon yang ditawarkan,” ungkap Inarno optimistis.

Masih dalam kesempatan yang sama, Inarno menuturkan bahwa dalam rangka penegakan hukum di bidang pasar modal, sampai dengan Oktober 2023, OJK telah mengenakan sanksi administratif atas pemeriksaan kasus di Pasar Modal kepada 104 Pihak yang terdiri dari sanksi administratif berupa denda sebesar Rp58,85 miliar, delapan pencabutan izin, satu pembekuan izin, 48 perintah tertulis, dan 23 peringatan tertulis.

Selain itu, OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda atas keterlambatan dengan nilai sebesar Rp14,12 miliar kepada 299 pelaku jasa keuangan di Pasar Modal dan lima peringatan tertulis atas keterlambatan penyampaian laporan.

Kemudian, lanjut dia, pada bulan Oktober 2023, OJK telah mengenakan Sanksi Administratif kepada satu Manajer Investasi berupa denda sebesar Rp525 juta dan perintah tertulis untuk menyelesaikan proses pembubaran Reksa Dana-nya dan membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan.

OJK juga mengenakan sanksi administratif berupa denda kepada Pengurus Manajer Investasi dimaksud dan Bank Kustodian yang terkait.

Selanjutnya, OJK juga telah menetapkan Sanksi Administratif berupa denda dan Perintah Tertulis kepada dua Pihak, yaitu Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) dan Perusahaan Efek (PE), dengan total Sanksi Administratif berupa denda sebesar Rp200 juta dan Perintah Tertulis.